Membuat PIRT

Hallo semua...

Kali ini saya akan berbagi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan PIRT agar pembuatannya lebih mudah dan tidak ribet. berikut beberapa hal yang bisa diperhatikan:

1. Pembuatan surat SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha)/ SKU (Surat Keterangan Usaha)

ini hal pertama kali yang harus di urus untuk pembuatan izin dan mendapat nomor PIRT. Sebelumnya saya mau menjelaskan secara umum perbedaan SDKU dan SKU. Perbedaan dasar pertama adalah tempat pembuatan, pertama kali untuk pembuatan surat ini harus mengurus surat keterangan/ rekomendasi dari RT tempat anda tinggal. Setelah diberikan surat dari RT tahap selanjutnya adalah pengurusan di kelurahan. nah....  tahap ini akan keluar SKU, jika dilanjutkan ke kecamatan akan keluar SKDU.

untuk pembuatan PIRT coba ditanya lagi, ke pihak dinas kesehatan yang mengurus PIRT butuh sampai tahap SKU saja atau harus sampai SKDU. 

2. Jadwal Penyuluhan
Ini juga jadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Penyuluhan ini akan didapatkan gratis untuk orang yang mendaftar PIRT melalui undangan. penyuluhan ini akan dilaksanakan jika kuota sudah penuh, jadi akan lebih baik jika meminta keterangan lebih lanjut kepada pihak dinas kesehatan mengenai jadwal dan kuota yang telah terpenuhi.

3. Uji Lab
Makanan yang diproduksi harus dilakukan uji lab tersertifikasi untuk meentukan kelayakan makanan tersebut untuk dipasarkan. pemeriksaan pada umumnya adalah mikroorganisme. untuk uji lab yang di lakukan di Lab Kesehatan Daerah dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per atribut tergantung makannnya, namun pemeriksaan selama ini dilakukan pada aspek mikrobiologi.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur hal-hal yang menyangkut pangan. Peraturan-peraturan terebut berfungsi sebagai batasan yang sengaja dibuat untuk melindungi konsumen, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pangan tersebut. Berikut merupakan kompilasi dari beberapa peraturan pangan:

1. Berdasarkan Undang-undang (UU):

• UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
• UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
• UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan
• UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
• UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP):

• PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
• PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
• PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
• PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah
• PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
• PP No. 1 tahun 2011 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
• PP No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekslusif

3. Berdasarkan Peraturan-peraturan lainnya :

a. Inpres dan Perpres

• Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
• Peraturan Presiden No. 22 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

b. Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Menteri

• SK Menteri Kesehatan No. 1542 tahun 2003 tentang Dosis Fortifikasi Gizi Tepung Terigu
• SK Menteri Kesehatan No. 224 tahun 2007 tentang Spesifikasi Teknis MP ASI Bubuk Instan dan Biskuit
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 61 tahun 2008 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
• Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

c. Peraturan BPOM

• Peraturan Ka BPOM No. HK.00.05.5.1.4547 tahun 2004 tentang BTP Pemanis
• Peraturan Ka BPOM No. HK.00.05.52.4040 tahun 2006 tentang Kategori Pangan
• Peraturan Ka BPOM No. HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan
• Peraturan Ka BPOM No. HK.00.05.1.52.3920 tahun 2009 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi Khusus untuk Keperluan Medis
• Peraturan Ka BPOM No. HK.00.05.52.0085 tahun 2010 tentang Pengelompokkan Produk Formula Bayi dan Formula Lanjutan
• Peraturan Ka BPOM No. HK.03.1.23.11.11.09909 tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan
• Peraturan Ka BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10720 tahun 2011 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Formula Bayi dan Formula Lanjutan
• Peraturan Ka BPOM tahun 2011 tentang Cara Ritel Pangan yang Baik
• Peraturan Ka BPOM tahun 2011 tentang Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi dalam Pangan Olahan
• Peraturan Ka BPOM tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
• Peraturan Ka BPOM tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan
• Peraturan Ka BPOM tahun 2011 tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan
• Peraturan Ka BPOM tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika
• Peraturan Ka BPOM tahun 2012 tentang Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetika

d. Standar Nasional Indonesia (SNI)

• SNI 01-3698-1995 tentang Sirup Diet Diabetes
• SNI 01-3699-1995 tentang Limun Diet Diabetes
• SNI 01-6993-2004 tentang BTP Pemanis Buatan
• SNI 01-7.111.1-2005 tentang MPASI Bubuk Instan: Bubur
• SNI 01-7.111.2-2005 tentang MPASI Bubuk Instan: Biskuit

Semoga bermanfaat,